Program Kerja

Article Index

LATAR BELAKANG

Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya harus dapat menjadi sebuah organisasi yang

benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Komite Sekolah dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Komite Sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Keberadaan Komite Sekolah kini telah diperkuat dari aspek legal karena telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Pasal 56.

Komite Sekolah dibentuk agar ada suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model), dan kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan.

Komite sekolah yang sudah terbentuk dan ada harus selalu meningkatkan kemampuan dan tanggungjawabnya, oleh karena itu pemberdayaan Komite Sekolah selalu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan pemerintah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan yaitu di antaranya dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Tujuan Tjuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran Komite Sekolah adalah :

  1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
  2. Sebagai lembaga pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Sebagai lembaga pengontrol (controlling agency) dalam rangka ransparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Sebagai lembaga mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi Komite Sekolah Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan olej masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
  • Kebijakan dan program pendidikan
  • Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
  • Kriteria kinerja satuan pendidikan
  • Kriteria tenaga kependidikan
  • Kriteria fasilitas pendidikan.
  • Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

Selain itu pula komite sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah, diantara fungsi tersebut adalah:

  1. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
  2. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

AD/ART KOMITE

Dalam keadaan organisasi Komite Sekolah dengan kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi selain itu, agar Komite Sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula, selain itu pula pengurus komite sekolah harus terdiri dari orang-orang yang punya kompeten dan semangat pengabdian terhadap pendidikan tanpa pamrih, dan yang tak kalah pentingnya adalah pengurus komite harus mewakili golongan yang ada di masyarakat, dalam arti komite terdiri dari golongan pengusaha, ulama, pendidik, pedagang, dsb.

ANGGARAN DASAR
KOMITE SMA NEGERI 1 KRANGKENG

PEMBUKAAN

Bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua dan masyarakat. Selaras dengan perkembangan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, maka sudah selayaknya setiap komponen melakukan reposisi yang mengarah kepada aspirasi dan apresiasi dalam bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah yang berkualitas.
Bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun secara terorganisir melalui suatu wadah yang disebut Komite Sekolah sebagai mitra sejajar dengan Sekolah SMA.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Komite Sekolah SMA
(2) Komite Sekolah ini dibentuk pada tahun 2002
(3) Komite Sekolah ini berkedudukan di Krangkeng-Indramayu

BAB II
DASAR
Pasal 2

Komite Sekolah berasas Pancasila, UUD 1945, UUSPN No. 20 Tahun 2003, PP. No. 39 Tahun 1992, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan-peraturan Daerah.

BAB III
JATIDIRI
Pasal 3

Komite Sekolah merupakan lembaga independen, yang mempunyai visi dan misi, terciptanya masyarakat masa depan yang berkualitas, melalui kerjasama erat dengan sekolah yang tumbuh dari akar budaya, sosial ekonomi, geografis dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekolah.

BAB IV
SIFAT
Pasal 4

Komite Sekolah bersifat :

  1. Independen, dilandasi prinsip kemandirian organisasi dengan etika tata hubungan kerjasama berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan perbaikan kualitas pendidikan di sekolah.
  2. Tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan, baik pribadi maupun golongan seperti pihak politik, mazhab keagamaan dan sebagainya.

BAB V
KEDAULATAN
Pasal 5

Kedaulatan organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui rapat anggota komite.

BAB VI
TUJUAN
Pasal 6

  1. Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholders pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggung jawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka.
  2. Mewadahi partisipasi para stakeholders turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peranan dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.
  3. Mewadahi partisipan, baik individu maupun kelompok sukarela (volountir) pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah.
  4. Menjembatani dan turut serta masyarakat kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Komite Sekolah mempunyai tugas dan fungsi :

  1. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan.
  2. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
  3. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah.
  4. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategis pengembangan sekolah.
  5. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah tahunan termasuk RAPBS.
  6. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah, tenaga guru dan tenaga administrasi sekolah.
  7. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (nilai tes harian, semester tahunan dan UAN) maupun yang bersifat non akademis (keagamaan, olahraga, seni dan/atau ketrampilan yang ada ditempat sekolah, pertanian, kerajinan tangan dan teknologi sederhana).
  8. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
  9. Mengelolah kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.
  10. Mengelolah kontribusi masyarakat berupa non material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah.
  11. Mengevaluasi program sekolah secara proporsional sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah, meliputi : pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
  12. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah.
  13. Memberikan respons terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.
  14. Memberikan motivasi, penghargaan (baik berupa materi maupun non materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah secara proporsional sesuai dengan kaidah profesional guru atau tenaga administrasi sekolah.
  15. Memberikan otonomi profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai kaidah dan kompetensi guru.
  16. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
  17. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.
  18. Mengkaji laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
  19. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB VIII
PEMBUBARAN
Pasal 8

Komite Sekolah dapat dibubarkan bila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya yang mengatur partisipasi masyarakat.


BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, diatur dalam anggaran rumah tangga.
  2. Anggaran Rumah Tangga (ART) disusun oleh pengurus.

Ketua

H. SYAHRI HASAN

Sekretaris,

Drs. SYATORI


ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )
KOMITE SMA NEGERI 1 KRANGKENG

BAB I
SUSUNAN PENGURUS DAN MEKANISME KERJA
Pasal 1

Struktur kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas :
(1) Ketua
(2) Sekretaris
(3) Bendahara
(4) Bidang-bidang :

  • Penggalian sumber dana sekolah
  • Pengelolah sumber dana sekolah
  • Pengendalian kualitas pelayanan pendidikan
  • Jaringan kerjasama dan sistem informasi

BAB II
MASA KERJA PENGURUS
Pasal 2

Kepengurusan Komite Sekolah mempunyai masa kerja selama 3 tahun.

BAB III
RAPAT KERJA PENGURUS
Pasal 3

Pengurus Komite Sekolah melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IV
RAPAT LUAR BIASA
Pasal 4

Pengurus Komite Sekolah bisa melaksanakan rapat luar biasa bila dipandang perlu.

BAB V
KEGIATAN
Pasal 5

Agar kegiatan Komite Sekolah berjalan lancar, maka perlu adanya rincian tugas dari masing-masing jabatan. Rincian tugas dimaksud sebagai berikut :

KETUA KOMITE :

  1. Bersama-sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja Komite Sekolah.
  2. Mengesahkan rencana program kerja Komite Sekolah.
  3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat-rapat.
  4. Mengundang rapat-rapat harian Komite Sekolah.
  5. Mengkomunikasikan hasil rapat komite kepada Kepala Sekolah.
  6. Mengundang rapat pihak sekolah berkenaan dengan hal-hal yang dianggap strategis.
  7. Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan Kepala Sekolah.
  8. Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal dari pemerintah dan kebutuan sekolah.
  9. Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah.
  10. Memberikan edaran, himbauan dan/atau bentuk lain kepada stakeholders.
  11. Mengesahkan segala keputusan Komite Sekolah dan/atau keputusan bersama dengan sekolah, melalui penandatanganan yang disahkan dengan cap resmi.
  12. Mengesahkan pertanggung jawaban keuangan yang dititipkan masyarakat kepada sekolah.
  13. Mengesahkan pemberian penghargaan Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah, guru, staf TU yang berprestasi.
  14. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan/memberikan sejumlah dana atas pengajuan sekolah.
  15. Memberikan sangsi kepada anggota pengurus yang tidak dapat menunaikan tugas dengan baik.
  16. Mengevaluasi program kerja Komite Sekolah.

SEKRETARIS KOMITE :

  1. Membuat agenda kerja bersama-sama ketua dan para bidang yang ada.
  2. Menyusun administrasi (personil, sarana dan prasarana, serta hal-hal yang dipandang penting).
  3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat-rapat dibantu oleh staf yang dituju.
  4. Membuat laporan-laporan kepada pihak yang terkait.
  5. Membuat notulen rapat-rapat.
  6. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk.

BENDAHARA KOMITE (TEKNIS OPERASIONAL PEMBUKUAN) :

  1. Menerima, membukukan, mengamankan dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat setelah memperoleh pengesahan ketua komite.
  2. Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas persetujuan ketua komite.
  3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota komite sekolah, sekolah dan masyarakat atas persetujuan ketua komite.

STAF SEKRETARIAT HARIAN KOMITE :
Staf yang dimaksud adalah jika diperlukan adanya perangkat sekretariat, diperkenankan komite mengangkat, baik anggota atau non anggota sebagai tenaga khusus, asal jangan dari pihak sekolah. Adapun tugasnya sebagai staf administrasi.

BIDANG-BIDANG
BIDANG PENGGALIAN SUMBER DAYA SEKOLAH :

  1. Bersama-sama pihak sekolah menganalisis potensi sumber daya sekolah, pada lingkup kewilayahan, sosek masyarakat, instansional di wilayah setempat.
  2. Mengklasifikasikan hasil analisis masyarakat sekolah menyangkut : SDM, dana dan bentuk lain yang dianggap sebagai potensi sumber yang kuat.
  3. Mendaftar dan memetakan potensi yang diduga kuat dapat membantu sekolah.
  4. Melaksanakan penarikan dana dan menyerahkan kepada pengelola dana masyarakat.
  5. Melaksanakan penarikan SDM kependidikan yang dianggap strategis dan dibayar oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
  6. Melaksanakan pemikiran, ide dan gagasan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan komite untuk kepentingan sekolah.


BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT (MANAJERAL)

  1. Atas persetujuan ketua komite menyerahkan dana masyarakat kepada bendahara untuk dibukukan.
  2. Mendistribusikan perolehan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh pihak sekolah.
  3. Bersama-sama bendahara membukukan penerimaan dan pengeluaran dana masyarakat.
  4. Atas persetujuan ketua komite memberikan laporan keadaan keuangan kepada stakeholders.


BIDANG PENGENDALI KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

  1. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pendidikan, seperti jumlah guru, fasilitas/sarana dan prasarana, kurikulum, ekstra kurikuler.
  2. Bersama-sama sekolah menyusun target pencapaian hasil belajar siswa, harian, semester dan akhir tahun serta ebtanas.
  3. Bersama-sama sekolah menetapkan salah satu unggulan prestasi sekolah, baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
  4. Bersama-sama sekolah mengangkat tenaga ahli yang dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan.
  5. Mengundang pengawas sekolah untuk melakukan dialog dan tindak lanjut hasil pengawasan profesional yang dapat dijadikan bahan pertimbangan komite.
  6. Bersama-sama Komite Sekolah lain melakukan kolaborasi sistem pengendalian kualitas pelayanan, baik sekolah setingkat maupun tidak sejenis atau tidak setingkat, misalnya : SD dengan SLTP, SLTP dengan SMA/SMK dalam satu wilayah atau luar wilayah.

BIDANG JARINGAN KERJASAMA

  1. Bersama-sama sekolah menyusun program kerjasama dengan pihak luar masyarakat sekolah (instansi non diknas, dunia usaha dan dunia industri, SMK sudah berjalan).
  2. Bersama-sama sekolah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar masyarakat sekolah.

Ketua

H. SYAHRI HASAN

Sekretaris,

Drs. SYATORI


PENGURUS KOMITE

Di SMA Negeri 1 Krangkeng telah terbentuk kepengurusan komite sekolah yang solid dan kompetens yang terdiri dari hampir semua unsur golongan, selain itu pula jajarang pengurusnya yang punya pemikiran besar terhadap dunia pendidikan. Berikut ini kami sajikan kepengurusan Komite SMA Negeri 1 Krangkeng Kabupaten Indramayu :

1 KETUA KOMITE : H. SYAHRI HASAN (PENGUSAHA)

WAKIL KETUA : DEDI DARPADI, BA (WAKIL PEMERINTAH)





2 SEKRETARIS : Drs. YATORI (TOKOH MASYARAKAT)
3 BENDAHARA : PAENA, S.Ag (ULAMA)





4 BIDANG PSDS : Drs. HARDJONO (ORANG TUA SISWA)

BIDANG PDM : Drs. H. M. YAMIN (ORANG TUA SISWA)

BIDANG PKPP : Drs. NURSIDIK (ORANG TUA SISWA)

BIDANG J & K : HADIRIN SUSANTO (ORANG TUA SISWA)





5 ANGGOTA : SEMUA ORANG TUA/WALI SISWA

Itulah pengurus komite SMA Negeri 1 Krangkeng yang dibentuk dengan sistem musyawarah, diadakan dan dipilih pada Rapat Komite Tahun pelajaran 2010/2011, dengan masa bakti 5 tahun.


PROGRAM KERJA KOMITE

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal, untuk seluruh umat dimanapun dan kapanpun. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka penegmbangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan (Hardono, 1999:1). Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan di antaranya kebijakan pembentukan dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasisebagai sebuah angin segar dalam prosesw perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat.

Adanya perubahan paradigma system pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi mmasyarakat utnuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan, Salah satunya upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten /Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakayat yang telah tertuang dalam UU RI No.25 tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam bebrapa hal telah diberikan kepada satuan pendidika,n baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi bebasis masyarakat (community based participation) dan Manajemen Berbasis Sekolah (school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder penddikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sitematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pengelolaan pendidikan perlu dibenahi selaras dengan tutntutan perubahan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesadaran, kesiapan membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.

Berikut ini beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan belum berjalan secara maksimal, serta beberapa masalah yang menjadi sebab-sebab mengapa otonomi pendidikan sangat penting dan perlu:

  1. Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyrakat masih sangat rendah.
  2. Pengguna sumber daya tidak optimal, rendahnya anggran pendidikan merupakan kendala yang besar.
  3. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan rendah.
  4. Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannnya,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan komite sekolah menjadi sangat vital, pendidikan yang diselenggarakan hanya oleh pemerintah saja dalam hal ini sekolah tidak akan berjalan maksimal, oleh karena itu masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama menyelenggarakan pendidikan. Komite sekolah yang terbentuk harus bisa membuktikan bahwa mereka terpilih karena mereka dipercaya oleh masyarakat untuk mendampingi sekolah menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, oleh karena itu pengurus harus mempunyai program yang terencana dan terarah. Oleh sebab itu, Komite sekolah menyajikan program kerja yang telah disetujui oleh masyarakat seperti yang tercantum di bawah ini:

GARIS BESAR PROGRAM KERJA KOMITE BERSAMA SEKOLAH MENGADAKAN :

  1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Komputer, Pengadaan WC Siswa, Pengadaan Infocus.
  2. Peningkatan Kesejahteraan Warga sekolah
  3. Pengadaan Beasiswa Bagi Siswa yang tidak mampu
  4. Pembangunan Ruang Kelas Baru
  5. Pengadaan Tower Menara Air
  6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  7. Pengadaan Alat Musik
  8. Peningkatan Kegiatan Kesiswaan
  9. Pemeliharan jarinan internet sekolah
  10. Penataan taman dan tempat parkir

Demikianlah garis bersar program komite dalam rangka mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Krangkeng Kabupaten Indramayu.

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com